GARUT, 9 Desember 2025 — Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus, menghadiri acara Pasamoan Agung Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi untuk HKBN Natal dan Tahun Baru 2026 yang Aman dan Terkendali.” Pertemuan ini menghimpun berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan strategi menjaga stabilitas harga dan kelancaran mobilitas menjelang akhir tahun.
Diawali dengan sambutan pembuka sekaligus pembukaan acara oleh Muslimin Anwar, Plh. Kepala Perwakilan BI Jabar, yang menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk mengawal inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Ia menegaskan bahwa ekonomi Jawa Barat memiliki potensi kuat, namun tantangan struktural seperti penurunan pangsa sektor pertanian dan volatilitas harga pangan utama harus terus diantisipasi. “Untuk mencapai percepatan ekonomi hingga 8 persen, kolaborasi menjadi kunci. Jawa Barat memiliki kekuatan, namun juga menghadapi risiko pasokan pangan yang harus dikawal bersama,” ujar Muslimin.
Dalam acara tersebut Deputi Kemenko Perekonomian RI, Fery Irawan juga menyampaikan pentingnya menjaga inflasi pada sasaran 2,5 persen di tahun 2026. Ia menekankan bahwa basis inflasi yang rendah di awal 2025 akibat diskon tarif listrik dapat memicu kenaikan yoy di awal 2026 sehingga perlu diantisipasi sejak awal. “Kita berharap deviasi inflasi antar-TPID tidak terlalu besar di 2026. Ramadan dan Idulfitri yang jatuh di kuartal I menuntut disiplin lebih kuat dalam pengendalian harga,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dhani Gumelar, turut menyampaikan langkah kesiapsiagaan mobilitas masyarakat pada masa libur panjang. Dishub menyiapkan strategi pengaturan lalu lintas, pengawasan angkutan berat, dan optimalisasi transportasi publik untuk menjaga kelancaran arus perjalanan.
Dalam sesi utama, Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus, memaparkan perkembangan ekonomi dan inflasi Jawa Barat secara komprehensif. Penjelasannya menjadi salah satu highlight penting dalam forum ini. Darwis menjelaskan bahwa ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,20 persen pada triwulan III 2025, dan secara kumulatif hingga triwulan III mencapai 5,14 persen. Untuk memenuhi target pertumbuhan provinsi pada kisaran 5,5 persen, triwulan IV perlu tumbuh di rentang 6,5–6,6 persen, angka yang dinilainya tidak mudah dicapai. Ia juga menyoroti struktur ekonomi yang masih didominasi industri pengolahan (40,43 persen) serta perdagangan (14,48 persen) dan pertanian (8,97 persen) yang justru menunjukkan penyusutan lahan. “Untuk mempertahankan pertumbuhan, semua sektor harus bertumbuh bersama. Kabupaten/kota menjadi mesin penting bagi percepatan ekonomi Jawa Barat,” jelas Darwis. Ia menyebut kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Bekasi (14,46 persen), disusul Kota Bandung, Karawang, dan Kabupaten Bogor. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Pangandaran, Kuningan, dan Karawang, yang merupakan bagian dari Kawasan Rebana dengan efek multiplier industri yang kuat.
Pada aspek inflasi, Darwis memaparkan bahwa inflasi Jawa Barat berada di posisi 2,19 persen (ytd) dan 2,54 persen (yoy). Dari Januari hingga November 2025 tercatat 7 kali inflasi dan 4 kali deflasi. Ia mengingatkan bahwa inflasi Desember idealnya tidak melebihi 0,35 persen agar inflasi tahunan dapat tetap berada sekitar 2,5 persen, sesuai sasaran nasional.
Sejumlah faktor yang memengaruhi inflasi 2025 antara lain: kenaikan harga emas internasional, meningkatnya harga daging dan telur ayam ras terkait kebutuhan MBG, cuaca ekstrem, penyesuaian HET LPG 3 kg, dan program diskon tarif (listrik, kereta, jalan tol, dan angkutan darat).
Di sesi penutupan, darwis menekankan kembali peran strategis inflasi yang diatur pemerintah (administered prices) sebagai salah satu dari tiga komponen utama inflasi bersama volatile food dan inflasi inti. “Setiap penyesuaian harga administered prices harus dilakukan secara cermat dan terukur. Kebijakan yang tiba-tiba dapat menimbulkan efek berganda dan menggerus daya beli masyarakat,” tegasnya. Ia menutup paparannya dengan ajakan untuk memperkuat sinergi data, koordinasi kebijakan, dan kesiapsiagaan menghadapi dinamika ekonomi menjelang Nataru dan memasuki tahun 2026.
