Anggota Komite IV DPD RI perwakilan Jawa Barat, Eni Sumarni, bersama Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Marsudijono, membuka secara resmi “Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022”, Kamis (8/9/2022).
Rakor dilaksanakan selama dua hari 8 – 9 September 2022, di Hotel Papandayan, Jl. Gatot Subroto No.83, Kota Bandung.
Dihadiri perwakilan Dinas/Instansi, Tim Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) BPS Provinsi Jawa Barat serta BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Rakor bertujuan untuk memberikan arahan teknis maupun administrasi serta menyelaraskan pemahaman dan langkah dalam pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat.
Dengan mengusung narasi besar “Mencatat untuk Membangun Negeri” dan tagline “Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat” serta dukungan penuh dari DPD RI.
Senator Jawa Barat Eni Sumarni mengatakan, “Secara kelembagaan dan alat kelengkapan DPD RI mendukung program Regsosek, serta melalui jalur komunikasi terhadap pemerintah dalam RDP dan rapat kerja. Jika dalam pelaksanaannya terdapat kendala baik secara teknis dan non teknis, DPD RI siap membantu”.
Deputi Bidang Statistik Distribusi, BPS, Setianto, berkesempatan hadir memberikan arahan.
“Regsosek merupakan kepentingan negara, perkuat koordinasi dengan OPD dan instansi terkait baik dalam pelaksanaan maupun pemanfaatannya", ujar Setianto.
"Susun mitigasi risiko dalam setiap tahapan kegiatan Pendataan Awal Regsosek 2022; Petugas Pendata Lapangan tidak bekerja sendiri. Libatkan seluruh insan BPS dan unsur lain dalam pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek 2022 sesuai kapabilitasnya; Laksanakan tertib administrasi yang efektif, efisien dan ekonomis; serta Pendataan Awal Regsosek harus dilaksanakan beriringan dengan kegiatan rutin lainnya", lanjut Setianto.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Marsudijono menyatakan “BPS se-Jawa Barat menyatakan “Siap!” melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi”.
Marsudijono mengingatkan kepada segenap jajaran BPS se-Jawa Barat untuk terus mengawal ketat baik teknis maupun administrasi. Tugas besar ini merupakan pertaruhan nama besar BPS, tetap berkoordinasi dan konsolidasi dengan kementrian, lembaga, dinas dan instansi di wilayahnya masing-masing.
Regsosek menempati peran kunci dalam proses Reformasi Perlindungan Sosial. Reformasi Perlindungan Sosial merupakan basis untuk integrasi program perlindungan sosial, dengan pemberdayaan sosial ekonomi serta kolaborasi lintas program dan Kerjasama dengan bukan pemerintah. Dengan Regsosek, perwujudan perlindungan sosial yang adaptif akan semakin konkrit.
