BPS Jabar menerima kunjungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat dalam rangka diskusi penguatan data pariwisata, Rabu (28/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Vicon Lantai 3 BPS Jabar ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas instansi dalam penyediaan data perekonomian Jawa Barat, khususnya sektor pariwisata.
Diskusi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPS Jabar, Margaretha Ari Anggorowati, beserta jajaran statistisi, serta Kepala Disparbud Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, bersama perwakilan bidang destinasi pariwisata dan pengelola data.
Dalam sambutannya, Margaretha menyampaikan bahwa kolaborasi antara BPS dan Disparbud sangat penting untuk menghasilkan data statistik yang kuat, komprehensif, dan mampu menggambarkan kondisi riil perekonomian daerah. BPS menegaskan bahwa data pariwisata memiliki peran strategis dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang membutuhkan dukungan data baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand).
Margaretha menjelaskan bahwa data supply pariwisata mencakup industri seperti hotel, restoran, dan daya tarik wisata, sementara dari sisi demand mencakup data wisatawan nusantara, wisatawan mancanegara, dan wisatawan nasional. Lebih dari sekadar angka, BPS menekankan pentingnya menghadirkan data yang bermakna dan berdampak, yakni data yang mampu memberikan gambaran utuh, bercerita tentang fenomena yang terjadi, serta dimanfaatkan sebagai dasar utama perumusan kebijakan
Dalam kesempatan tersebut, Margaretha juga menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Satu Data Pariwisata Jawa Barat. Konsep ini menekankan integrasi lintas instansi, keseragaman definisi dan metodologi, peningkatan kualitas data, serta pemanfaatan data secara bersama dan berkelanjutan. Meski demikian, BPS mengakui masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan interoperabilitas sistem, ketergantungan pada akuisisi data dari pihak lain, serta perlunya peningkatan responsivitas pengelola data di lapangan.
Sementara itu, Iendra menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengandalkan data BPS sebagai rujukan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disparbud juga memaparkan berbagai tantangan pembangunan ekonomi Jawa Barat, termasuk upaya pencapaian target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 8 persen pada tahun 2029, serta perlunya penentuan sektor-sektor prioritas yang perlu didorong secara lebih optimal.
Pada sektor pariwisata, Iendra menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki 1.741 daya tarik wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Namun, pengelolaan dan pencatatan data kunjungan wisata masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada konsistensi pelaporan dan respons dari pengelola destinasi, khususnya saat periode libur besar seperti Lebaran dan Natal-Tahun Baru.
Menanggapi hal tersebut, Margaretha mendorong penguatan pendataan kunjungan wisata secara rutin dan berkelanjutan, tidak hanya pada momen tertentu. Serta mengusulkan penerapan sistem input mandiri oleh pengelola destinasi wisata, sehingga data kunjungan dapat tercatat secara real time dengan biaya yang lebih efisien. Beberapa daerah di Jawa Barat telah mulai menerapkan praktik ini dan dinilai cukup efektif.
Diskusi juga membahas pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan aplikasi Kinanti dan integrasi dengan sistem digital lainnya. BPS menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan teknis agar data yang dihasilkan lebih terstandar, selaras secara konsep dan definisi, serta mampu melengkapi statistik pariwisata nasional.
Melalui pertemuan ini, BPS dan Disparbud Provinsi Jawa Barat sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan data pariwisata yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara berkelanjutan.
