Bandung - Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati didampingi Kepala Bagian Umum, Toto Abul Fatah, Statistisi Ahli Madya dan tim terkait menyambut hangat audiensi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi bersama tim, Rabu (4/2).
Pertemuan ini membahas DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebagai fondasi utama pembangunan, dengan semangat membangun ASN yang benar-benar berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari dunia usaha hingga seluruh pemangku kepentingan, untuk memastikan data dan aktivitas ekonomi Jawa Barat tersaji secara akurat, komprehensif, dan tepat sasaran sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Dampaknya, masyarakat diharapkan memperoleh kebijakan ekonomi yang lebih adil, penciptaan lapangan kerja yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menyampaikan komitmen BPS dalam mendorong kemandirian Jawa Barat dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Menurutnya, data yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi kunci agar Jawa Barat mampu merumuskan kebijakan berbasis bukti secara mandiri dan responsif terhadap dinamika pembangunan.
Bagi masyarakat, hal ini berarti program bantuan sosial, layanan publik, dan kebijakan pembangunan dapat diterima lebih tepat sasaran, transparan, serta mengurangi potensi salah sasaran dan tumpang tindih.
Pada kesempatan yang sama, Isti Larasaty selaku Ketua Tim Statistik Kependudukan Ketenagakerjaan dan Statistik Ketahanan Sosial menyampaikan usulan rancangan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Pemerintah Daerah Jawa Barat, yang diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi data pusat dan daerah, sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran program pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Barat.
Pemutakhiran ini berdampak langsung pada masyarakat melalui penyaluran bantuan yang lebih akurat, perencanaan pembangunan wilayah yang lebih merata, serta peningkatan kualitas hidup kelompok rentan.
Ke depan, pembangunan Jawa Barat diarahkan semakin berbasis data dan AI. Dengan data yang terintegrasi, mutakhir, dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang presisi.
Bagi masyarakat Jawa Barat, pendekatan ini diharapkan menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, kebijakan yang lebih tepat, serta pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Bersama BPS, mari wujudkan kebijakan yang presisi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
