Dalam kegiatan Forum Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan tema “Mewujudkan Perencanaan Selaras, Pengendalian Tegas, dan Evaluasi Berkualitas”, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, hadir bersama perangkat daerah dan para pemangku kepentingan, Rabu (11/2).
Dalam kesempatan tersebut, Margaretha menyampaikan tentang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menjelaskan bahwa sensus ini merupakan pendataan besar yang dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata dunia usaha di lapangan, mulai dari usaha kecil, menengah, hingga besar di berbagai sektor nonpertanian.
Beliau menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi tidak bisa berjalan sendiri oleh BPS. Dibutuhkan dukungan penuh dari perangkat daerah, baik dalam membantu sosialisasi kepada pelaku usaha, memberikan data pendukung, maupun memfasilitasi koordinasi di wilayah agar pendataan berjalan lancar dan lengkap.
"BPS menjamin kerahasiaan data dari individu, baik individu perorangan maupun individu perusahaan" tambahnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan "Kita harus mendukung penuh untuk Sensus Ekonomi 2026, karena dengan Sensus Ekonomi, maka kita punya data yang lebih valid, update terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah setempat" ujarnya.
Sensus Ekonomi memiliki peran penting karena hasilnya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Data sensus dapat digunakan untuk melihat potensi usaha, menentukan program bantuan atau pembinaan UMKM, menarik investasi, hingga merancang pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran.
Margaretha pun mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha, untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Dengan data yang akurat, diharapkan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang lebih kuat dan merata.
