BPS Jabar menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyediaan Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 pada Selasa (30/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas BPS Jabar sebagai sekretariat penyediaan indikator pembangunan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
FGD dibuka oleh Marisa Intan selaku Statistisi Ahli Madya BPS Jabar. Dalam sambutannya, Marisa menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam menghasilkan indikator yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas.
Kepala BPS Jabar, Margaretha Ari Anggorowati, turut hadir secara daring untuk memberikan arahan sekaligus menegaskan komitmen BPS dalam mengoordinasikan penyediaan data dan indikator pembangunan yang terintegrasi, sehingga mampu mendukung proses perencanaan pembangunan di tingkat provinsi secara lebih efektif.
Pada sesi pemaparan materi, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat, Eka Jatnika Sundana hadir sebagai narasumber. Ia menyampaikan materi mengenai arah pembangunan Provinsi Jawa Barat serta pentingnya penyelarasan indikator sasaran Visi Indonesia Emas dengan 45 Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam pengukuran capaian pembangunan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat, bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi pengampu indikator pembangunan. Melalui forum diskusi ini, peserta membahas metadata, ketersediaan data, serta mekanisme penyediaan indikator guna memastikan kesesuaian definisi, metodologi, dan sumber data antarinstansi.
Melalui FGD ini, BPS Jabar bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya memastikan tersedianya indikator pembangunan yang berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis data. Dengan indikator yang akurat dan terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan yang lebih merata, dan kesejahteraan yang semakin baik.
