BPS Jabar Sampaikan Peran Verifikasi Data dalam Perencanaan Sekolah Rakyat - Berita dan Siaran Pers - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

BPS Jabar Sampaikan Peran Verifikasi Data dalam Perencanaan Sekolah Rakyat

23 Juli 2026 | Kegiatan Statistik Lainnya

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas instansi, termasuk dalam memastikan data calon peserta didik. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Perencanaan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat bersama KPK RI di Kota Cimahi, Rabu (23/7), yang turut diikuti BPS Jabar.

Dalam forum tersebut, Statistisi Ahli Madya BPS Jabar, Isti Larasati Widiastuty, menyampaikan peran BPS dalam verifikasi data calon siswa Sekolah Rakyat. Pada tingkat provinsi, BPS melakukan pemeriksaan on-desk terhadap prelist Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 2 Tahun 2026, mencakup kelengkapan isian seluruh variabel serta konsistensi antarvariabel pendidikan. Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada BPS kabupaten/kota sebagai data pendukung untuk pemeriksaan melalui aplikasi SETARA.

Lebih lanjut, BPS kabupaten/kota melakukan penelaahan terhadap usulan calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang tersedia pada aplikasi SETARA, baik untuk calon peserta didik dari desil 1 dan desil 2 maupun usulan di luar kedua kelompok tersebut. Apabila dalam proses penelaahan ditemukan data yang masih memerlukan klarifikasi, BPS kabupaten/kota dapat melakukan koordinasi dengan unsur terkait serta melaksanakan konfirmasi lanjutan atau verifikasi lapangan apabila diperlukan. Selain itu, BPS kabupaten/kota memastikan bahwa calon peserta didik yang berstatus "ditetapkan" telah memenuhi kriteria penerimaan Program Sekolah Rakyat.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah koordinasi antarinstansi dalam membahas berbagai aspek penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat, mulai dari kesiapan lahan, penetapan calon peserta didik, hingga mekanisme pelaksanaan program. Melalui forum ini, setiap instansi menyampaikan peran dan dukungannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Barat.

Berita dan Siaran Pers Terkait