BPS Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan agenda Pembahasan Rencana Aksi Daerah (RAD) Aspek Kebebasan, di Kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Selasa (15/9).
Rapat ini dihadiri Kepala Bakesbangpol Jawa Barat Wahyu Mijaya, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Tim Pokja IDI Jawa Barat, serta perwakilan instansi terkait.
Dalam rapat tersebut, BPS Provinsi Jawa Barat turut mendukung penyusunan langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi, khususnya pada aspek kebebasan. Berdasarkan hasil pengukuran IDI Jawa Barat 2025, nilai IDI tercatat 80,86 atau kategori baik, sementara Aspek Kebebasan mencapai 86,02 atau kategori tinggi. Meski demikian, keduanya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga diperlukan sinergi lintas instansi untuk memperkuat capaian demokrasi di Jawa Barat.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan demokrasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
“BPS hadir untuk menyajikan data sebagai dasar membaca kondisi demokrasi secara objektif. Data bukan untuk mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas penurunan angka, tetapi untuk membantu kita mengenali titik risiko dan menyusun langkah perbaikan yang lebih presisi,” ujarnya.
Melalui forum ini, peserta membahas berbagai indikator pada Aspek Kebebasan yang mengalami penurunan, termasuk kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Hasil pembahasan akan menjadi bahan penyusunan RAD Aspek Kebebasan yang lebih terarah, terukur, dan implementatif guna mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Jawa Barat.
BPS Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan IDI melalui penyediaan data yang akurat, penguatan metodologi, serta evaluasi capaian sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.