Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum evaluasi atas hasil rilis IDI Jawa Barat tahun 2025 sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah pada Rabu (6/5).
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah daerah, seperti Sekretariat DPRD, Bappeda, Inspektorat, hingga berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Turut hadir pula perwakilan lembaga vertikal dan institusi nasional, di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, TNI, serta Kementerian Agama.
Dalam forum tersebut, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, memaparkan perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Barat yang pada tahun 2025 masih berada pada kategori “baik” dengan nilai di atas 80, meskipun mengalami penurunan sebesar 1,94 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menekankan bahwa capaian tersebut perlu disikapi secara bijak karena menunjukkan bahwa kondisi demokrasi di Jawa Barat masih bersifat fluktuatif dan rentan terhadap berbagai dinamika sosial dan politik.
“Jawa Barat memang telah mencapai kategori demokrasi yang baik, namun tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan angka, melainkan meningkatkan kualitas demokrasi agar lebih substantif. Di situlah kunci pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya .
Menurut Margaretha, fluktuasi nilai IDI tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, seperti dinamika kebebasan sipil, kualitas partisipasi politik, kinerja lembaga demokrasi, hingga penegakan hukum dan peristiwa sosial politik yang terjadi selama periode pengukuran.
“Nilai IDI itu fluktuatif. Artinya, demokrasi kita belum sepenuhnya stabil. Bahkan kebijakan politik di tingkat pusat maupun daerah sangat kuat memengaruhi capaian demokrasi di Jawa Barat,” jelasnya .
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa IDI bukan hanya sekadar indikator angka, melainkan instrumen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pendekatan berbasis data.
“IDI adalah fact-based information yang menjadi bagian dari upaya membangun budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based decision making). Ini harus dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya .
Dalam paparannya, Margaretha juga menyoroti bahwa pembangunan demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari aspek kelembagaan, tetapi juga harus memperhatikan relasi sosial dalam masyarakat. Demokrasi yang ideal ditandai dengan keseimbangan kekuasaan dan meningkatnya inklusivitas, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Rakor Pokja IDI ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan merumuskan langkah ke depan dalam menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di Jawa Barat. Melalui kolaborasi lintas sektor, Pokja IDI diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Menutup paparannya, Margaretha mengingatkan bahwa capaian demokrasi yang baik harus terus dijaga secara konsisten oleh seluruh pihak.
“Demokrasi yang baik bisa turun jika tidak dijaga. Karena itu, peran Pokja IDI menjadi sangat penting sebagai penggerak dalam menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi secara berkelanjutan,” pungkasnya .
Narasi ini menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi Jawa Barat bukan hanya tentang capaian indeks, tetapi tentang bagaimana seluruh elemen mampu menjaga kualitas demokrasi agar tetap hidup, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
